Madiun - Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menggelar Temu Bisnis dalam rangka Gerakan Nasional Belanja Berkeadilan dan Berintegritas (Gernas BBI) tahun 2024. Acara ini bertujuan untuk memperkuat tugas dan fungsi pengelola pengadaan barang/jasa.
Kalapas I Madiun Kadek Anton Budiharta, menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam menciptakan lingkungan pengadaan yang bersih dan transparan. "Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang rentan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, kita perlu bersama-sama memperkuat mekanisme pengelolaannya agar terjaminnya proses yang adil, efisien, dan berintegritas," ujar Kadek Anton.
Pada acara tersebut, dilakukan diskusi terbuka mengenai langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa. Salah satu inisiatif yang diusulkan adalah peningkatan pelatihan bagi para pengelola pengadaan, serta penerapan teknologi informasi untuk mempercepat proses dan meningkatkan transparansi.
Selain itu, dilakukan juga pertemuan antara pihak Business Matching pelaku usaha dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Dinas Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dengan pejabat Kemenkumham untuk membahas peluang kerja sama dalam penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansi. Hal ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk berperan aktif dalam mendukung kegiatan pemerintahan.
pas/humas
