Madiun – Andro Rohmana ungkap rasa kecewanya terhadap sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilu 2024.
Ada indikasi kecurangan yang dibuktikan dari suara Caleg Perinso Dapil VIII Jatim yang tercatat pada tanggal 17 Februari pukul 11.45 WIB Suara masuk sebanyak 10.822 yang merupakan hasil akumulatif dari 7.183 TPS. Anehnya, pada tanggal 19 Februari pukul 23.00 WIB ditemukan anomali penurunan suara menjadi 7.036 dari 11.618 TPS. Dari kejanggalan itu tim melihat Andro kehilangan suara sebanyak 3.786, padahal jumlah TPS yang sudah terekap lebih banyak.
“Hal ini sangat tidak wajar, apalagi kita sama-sama memahami bahwa asas Pemilu Luber & Jurdil, suara masyarakat harus terjaga dengan baik, terlebih ada pepatah Vox Populi Vox Dei , suara rakyat itu suara Tuhan, wajar ketika kami bersama masyarakat mengkritisi kejadian hal tersebut, bagaimanapun juga masyarakat saat ini sangat cerdas, mereka dengan sendirinya turut mengawal proses demokrasi ini berjalan dengan baik tanpa ada penyelewengan” kata Andro
Walaupun KPU telah menyatakan bahwa hasil rekapitulasi yang sah adalah penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang sebagai data resmi perolehan suara peserta pemilu dimana hasil rekapitulasi tingkat nasional akan ditetapkan oleh KPU RI.
Dan juga ada keputusan KPU No. 66 tahun 2024 yang mengatur situs dan aplikasi Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara, meski demikian, Andro pun turut mengkritisi kesiapan Pemilu 2024 ini jauh dari kata mumpuni.
“Kami melihat Sirekap ini belum siap masih sebatas tahap pengembangan, belum dites penggunaannya secara luas sehingga ketika sistem ini di rollout muncul banyak masalah yang terjadi, ketika ada pernyataan dari KPU bahwa Sirekap hanya sebagai alat kontrol saja, kami tidak bisa menerimanya, karena bagaimanapun ini satu-satunya cara buat publik untuk turut mengawasi, jangan ketika terjadi masalah yang viral baru bersikap, apalagi rilis yang dilansir Drone Emprit perihal sentimen percakapan terkait Sirekap di X terpantau sangat negatif, sebanyak 85% dan positif hanya 7%, jadi tolonglah, Pemilu jangan dibuat seperti main-main, wajib dipersiapkan sebaik-baiknya karena ini menyangkut penegakan kedaulatan rakyat serta menjawab bagaimana arah masa depan bangsa ini ke depan” pungkas Andro
“Kenapa kami bilang seperti main-main, pertama, anggaran penyelenggaraan Pemilu ini sangat besar harusnya bisa diminimalkan kesalahan, kedua, fitur OCR & OMR juga tidak berjalan dengan baik, sehingga terjadi perbedaan data manual dan input system, ketiga, harusnya bisa diantisipasi dengan adanya fitur error checking, misalnya maksimal data tiap tps dibatasi sejumlah 300 suara supaya anomali nya bisa di antisipasi, keempat, ketidaksiapan system ini mengakibatkan jutaan petugas tps mulai dr kpps, pps, ptps dan saksi harus kerja mati-matian kerja berhari-hari karena system yang kurang mumpuni, kami sangat mengapresiasi petugas tps di lapangan yang banyak berkorban mengawal proses demokrasi ini dengan baik dan kami juga turut berduka atas kehilangan beberapa saudara petugas agar proses Pemilu ini berjalan dengan baik, oleh karena itu, kami mengeluhkan kesiapan penyelenggara di tingkat atas dalam penyelenggaraan dan mengelola data pemilu terkesan seperti dibuat-buat, jadi wajar jika banyak masyarakat yang curiga dan menduga timbulnya dugaan kecurangan” keluhnya
Bahwa Sirekap pertama kali dikenalkan dan digunakan saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Saat itu, penggunaan Sirekap ditujukan untuk mempercepat proses rekapitulasi, meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas rekapitulasi perolehan suara. Sirekap ini menggantikan Sistem Informasi Penghitungan (Situng) yang sebelumnya digunakan pada Pemilu 2019 dan harusnya dapat menyempurnakan sistem sebelumnya.
Andro berharap seluruh komponen masyarakat dapat turut serta dalam mengawal proses demokrasi dan rekapitulasi suara Pemilu 2024 kemarin.
“Bahwa tujuan Sirekap ini salah satunya untuk akurasi dan transparansi, sudah sewajarnya ketika akuntabilitasnya tidak sesuai pasti akan banyak kritikan dan timbul kecurigaan, kita juga sangat mendukung seruan pegiat demokrasi perihal audit forensik IT KPU, ini bukan tentang menang ataupun kalah dalam Pemilu, tetapi ini tentang bagaimana suara dan amanah masyarakat dapat terjaga dengan baik, kami meyakini bahwa kebenaran mungkin saja bisa kalah, tapi kebenaran tidak akan mungkin salah” tutupnya.
(SIS)
